Solusi SDM di Era Digitalisasi Pelayanan Publik

Tulisan Ini dari Hasan ST, Mahasiswa Pps MSDM Unkhair Ternate

DI ERA KEMAJUAN ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan begitu pesat telah merubah paradigma pelayanan publik. 

Dihampir semua layanan publik terjadi perubahan pelayanan yang bersifat konvensional dengan pola face to face, penggunaan kertas dan sejenisnya, bergeser ke paradigma pelayanan digital berbasis internet.  

Fenomena ini tidak saja membawa konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat tapi juga membawa implikasi terhadap kesiapan sumber daya manusia, SDM dalam institusi pelayan publik. 

Baca Juga: Pengangkatan Sekkot Ternate, Antara Tuntutan Profesional dan Elektoral

Kondisi ini tengah menjadi tantangan bagi institusi pemerintah pusat di daerah termasuk pemerintah daerah. Lantas bagaimana menjawab disparatis SDM yang sebagian besar belum adaptif menghadapi era digitalisasi pelayanan publik.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan secara singkat dalam konteks merespons dinamika pelayanan berbasis digital dalam institusi pemerintah. Deskripsi dimaksud dapat jelaskan sebagai berikut, pertama,adalah melalui mekanisme rekruitmen. 

Banyak pakar manajemen sumber daya manusia memiliki pandangan yang sama bahwa rekruitmen merupakan solusi terbaik untuk mendapat SDM unggul yang kompetitif. Tirtasari, (et.al 2021) menjelaskan rekruitmen merupakan tahap awal dalam mencari dan mendapatkan calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal SDM. 

Pendapat tersebut secara gamblang mengisyaratkan hanya dengan rekrutmen organisasi dapat memperoleh SDM unggul, kompeten, memiliki skill terutama berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi informasi dan digitalisasi. 

Baca Juga: Wali Kota Tidore Tekankan Pimpinan OPD Jabarkan Visi dan Misi Dalam Setiap Program Kerja: Harus Tepat Sasaran

Rekruitmen juga dapat memperkecil kesenjangan kompetensi terutama SDM yang memiliki keterbatasan skill.

Kedua, selain melalui mekanisme rekruitmen untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam pelayanan publik, organisasi juga harus dapat memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan. 

Pelatihan pada hakekatnya adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sekaligus produktifitas SDM. Pelatihan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi SDM baik dari aspek usia, pengalaman kerja dan pengalaman jabatan. 

Selain fokus pada pendidikan formal, pelatihan harus berorientasi pada pendidikan informal yang secara spesifik dan fungsional dapat menjawab kebutuhan SDM dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, paling tidak pelatihan yang mampu menciptakan SDM dengan kompetensi digital dasar hingga lanjutan.  

Baca Juga: Pemkot Tidore Target Masuk 10 Besar Daerah Paling Inovatif Secara Nasional Tahun Ini