DPR Cecar Menkop Budi Arie Soal Kopdes Merah Putih: Roadmap Kabur, Tugas Tak Jelas, Eksekusi Telat

MALUTNETWORK.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti tajam peta jalan Kementerian Koperasi, khususnya program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Catatan ini ia sampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, ada tiga catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti agar program prioritas pemerintah tersebut tidak terbengkalai di tengah jalan. 

Baca Juga: Kabar Gembira!! Kemenag Naikkan Tunjangan Guru PAI Non ASN, Simak Besarannya

Pertama, ia mempertanyakan kejelasan peta jalan (roadmap) program Koperasi Desa Merah Putih yang belum menjamin tercapainya target menjadi pilar kemandirian ekonomi desa pada 2029. 

Menurutnya, peta jalan yang disusun Kemenkop belum didukung dengan basis data empiris per desa, bahkan tahapan pelaksanaan pun tidak runut. 

"Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 akan jadi pilar kemandirian ekonomi desa kalau peta jalannya saja masih awang-awang? Ini nonsense, Pak," tegas Darmadi dikutip dari laman DPR RI, Jumat, 11 Juli 2025.

Baca Juga: Legislator Desak Usut Tuntas Kasus Jual Beli Rekening Judol

Lebih lanjut, dirinya mengkritisi permintaan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk tahun 2025 yang hanya akan digunakan pada tahap peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi. 

"Bapak minta Rp5,1 triliun hanya untuk pelatihan, dari total ABT Rp5,9 triliun. Artinya kalau ini nggak ada, program akan terhambat. Padahal Pak Presiden Prabowo sedang giat-giatnya efisiensi. Saya ragu ini bakal dikasih, Pak," ujarnya.

Kedua, ia menyoroti soal belum jelasnya pembagian tugas antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Wakil Menteri (Wamen) Koperasi dalam program ini. 

Baca Juga: DPR Ingatkan Kopdes Merah Putih tidak Hanya Sekadar Tempat Pinjam Uang

Menurutnya, ketidakjelasan ini akan membuat pekerjaan di lapangan nanti terkesan serabutan. 

"Saya mau tahu sebenarnya pembagian tugas Bapak dengan Wamen itu apa. Ini serabutan, Pak. Supaya program ini efektif dan efisien, dibagi lebih jelas," ungkap Darmadi

Ketiga, ia melihat ada pitrnsi lambatnya eksekusi (delivery) program di lapangan yang nantinya membuat masyarakat hanya menunggu kapan uang cair, bukan memikirkan manfaat jangka panjang.