Dorong Efisien Anggaran, Fraksi DKI dan ADEM Minta Pemkot Tidore Kurangi Belanja Seremonial

MALUTNETWORK.COM - Ruang fiskal daerah berada dalam tekanan berat setelah pemangkasan transfer keuangan dari pusat. 

Dua fraksi di DPRD yakni Fraksi DKI dan Fraksi ADEM, secara tegas mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk segera melakukan reformasi total dalam pengelolaan APBD.

Dua fraksi itu juga menekankan bahwa anggaran harus berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat administratif.

Baca Juga: Pendapatan Turun Drastis, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB Desak Pemkot Tidore Optimalkan PAD

Juru bicara Fraksi DKI menyoroti dampak signifikan dari penurunan anggaran ini. Keterbatasan ruang fiskal yang dilaporkan telah menyebabkan tertundanya beberapa program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Kondisi ini meningkatkan ketergantungan daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif terbatas.

“Sehingga Fraksi DKI menilai bahwa kondisi ini menuntut adanya efisiensi, inovasi, dan keberanian dalam pengelolaan keuangan daerah, agar APBD tetap berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat administratif,” jelasnya pada Paripurna ke 6 masa konferensi I tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Baca Juga: Langkah Serius DPRD Kota Tidore, Dorong Bahasa Tidore Segera Jadi Kurikulum

Fraksi DKI juga mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi pajak daerah, dan peningkatan pemenuhan wajib pajak tanpa membohongi masyarakat kecil.

“Sehingga Fraksi tekanan agar belanja daerah berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), bukan sekedar penyerapan anggaran, namun prioritas program harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur dasar,” tegasnya.

Fraksi DKI juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja non-prioritas, karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD harus dijaga agar kepercayaan masyarakat meningkat.

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Tidore Resmi Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026

Selain itu, Fraksi DKI juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan lobi dan koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan dana tambahan atau skema khusus pembiayaan daerah.

"Misalnya melalui Dana Insentif Fiskal atau program afirmasi daerah kepulauan," harapnya.

Tak hanya itu, juru bicara Fraksi ADEM Mochtar Djumati menghimbau kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk memprioritaskan memberikan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.