Target Zero Violence, DPRD Tidore Desak Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak

MALUTNETWORK.COM - Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan tak bisa lagi dianggap remeh. 

DPRD Kota Tidore Kepulauan berharap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan tidak lagi ditangani secara parsial.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD, Ardiansyah Fauji ini mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dengan Direksi Forum Study Perempuan (Fospar) Maluku Utara. 

Baca Juga: Hadiri Peringatan Hari Santri, Ini Harapan Wakil Wali Kota Tidore

Rapat tersebut difokuskan untuk merumuskan roadmap perlindungan yang benar-benar terintegrasi. 

Fospar Maluku Utara, yang selama ini menjadi garda terdepan pendampingan korban, didapuk menjadi mitra kunci dalam upaya kolaboratif ini.

“Penanganannya harus melibatkan berbagai pihak lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, karena masalah ini menyangkut banyak aspek sosial, hukum, dan kesehatan,” ujarnya usai pertemuan di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin, 27 Oktober 2025.

Baca Juga: Tinjau Proyek DAK, Wawali Tidore Minta Progres Wajib di Atas 75 Persen Sebelum Desember

Ardiansyah Fauji juga menegaskan bahwa masalah kekerasan ini terlalu krusial untuk ditangani satu instansi saja. Ia menuntut pendekatan yang lebih mendalam, menolak sekadar pelaporan statistik tahunan.

"Pembahasan kita hari ini bukan hanya sekadar membaca angka-angka kekerasan. Tetapi untuk menemukan akar masalah sebenarnya, sehingga pendekatan program ke depan bisa lebih tepat sasaran dan efektif," tegas Ardiansyah Fauji. 

Ketua Askot PSSI Kota Tidore Kepulauan mengatakan upaya serius yang dilakukan ini untuk memastikan setiap kasus kekerasan tertangani secara cepat dan komprehensif.

Baca Juga: Cegah Keracunan, Wawali Tidore Minta MBG Wajib Sajikan Makanan Fresh dan Higienis

Menurutnya, DPRD akan memastikan Kota Tidore Kepulauan menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan melindungi seluruh warganya, khususnya kelompok rentan.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah problem serius. Kita ingin memastikan kota ini betul-betul menjadi kota yang layak," harapnya.

Komisi III berharap sinergi ini bukan sekadar pertemuan, melainkan awal dari gerakan massif untuk mencapai zero violence dan menjadikan Tidore Kepulauan sebagai percontohan kota yang berhasil memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.