MALUTNETWORK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan baru-baru ini menggelar pertemuan bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) serta Forum Peduli Bahasa Tidore.
Rapat tersebut, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin yang didampingi Yusuf Bahta, yang bertempat di ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Pertemuan ini, menyusul adanya surat resmi yang disampaikan Forum Peduli Bahasa Tidore, terkait eksistensi Bahasa Tidore yang dianggap sebagai dialek Kota Ternate. Padahal, Bahasa Tidore, merupakan bahasa ibu atau bahasa yang ditinggalkan oleh leluhur Tidore.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Tidore Resmi Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026
"Tujuan dari pertemuan tersebut, hanya untuk mengembalikan identitas bahasa tidore yang merupakan bahasa asal dari Kota Tidore Kepulauan, namun diklaim sebagian bahwa Bahasa Tidore adalah dialek Kota Ternate," ungkap Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sofyan A. Husain.
Ia mengaku, dalam rapat tersebut, DPRD pada prinsipnya mendukung langkah yang dilakukan oleh forum peduli bahasa untuk mengajukan bahasa Tidore sebagai bahasa ibu atau bahasa leluhur.
DPRD juga berharap agar instansi terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Tidore, dapat mengajukan Program Bahasa Tidore ke Pemerintah Pusat dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, yang Salah satunya adalah Forum Peduli Bahasa Tidore.
Sofyan mengaku, dalam pertemuan itu, Dinas Pendidikan Kota Tidore juga berkomitmen untuk memasukan Bahasa Tidore sebagai kurikulum belajar mengajar di setiap sekolah secara bertahap, dengan harapan semua pihak dapat mendukung hal tersebut.
"Setelah pertemuan ini, DPRD akan berkordinasi dengan balai bahasa untuk mempertegas sikap DPRD terkait dengan identitas Bahasa Tidore. Selain itu, DPRD juga meminta agar Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata segera meyiapkan segala kebutuhan dan syarat untuk diajukan ke Pemerintah Pusat, yang di dukung oleh forum peduli bahasa," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Hearing, GP Ansor dan Fatayat NU Desak Tunjangan Fantastis DPRD Tidore Dihapus, Ketua DPRD Tanggapi Datar
2 Fraksi Irit Bicara Soal Evaluasi Tunjangan DPRD, PDI-P dan ADEM Pilih Dukung Rencana Wali Kota Tidore
Target Zero Violence, DPRD Tidore Desak Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak
Besok, DPRD Tidore Gelar Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS Tahun 2026
Sejumlah Proyek Diprediksi Mengalami Keterlambatan, DPRD Tidore Rencana Panggil Dinas Terkait dan Pihak Ketiga
DPRD dan Pemkot Tidore Resmi Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026