Pendapatan Turun Drastis, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB Desak Pemkot Tidore Optimalkan PAD

MALUTNETWORK.COM - Setelah menyampaikan Ranperda tentang APBD tahun 2026 ke DPRD, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali menghadiri Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan I tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa, 25 November 2025.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama serta 19 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Rapat paripurna itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat dan Insan Pers.

Baca Juga: Langkah Serius DPRD Kota Tidore, Dorong Bahasa Tidore Segera Jadi Kurikulum

Pada paripurna tersebut terdapat empat fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026 diantaranya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Demokrat Karya Indonesia (F-DKI), dan Fraksi ADEM.

Pandangan fraksi dengan berbagai catatan itu selanjutnya akan dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya, Efendi Ardianto A. Kadir menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 796,19 miliar (turun 25,56%) dengan Belanja Daerah Rp 969,12 miliar (turun 16,60%).

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Tidore Resmi Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026

Penurunan drastis pendapatan ini akibat tekanan Transfer ke Daerah (TKD) yang menyebabkan defisit anggaran. 

Defisit tersebut direncanakan akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 174,93 miliar, yang setelah dikurangi penyertaan modal Rp2 miliar ke Perusda Ake Mayora , menghasilkan Pembiayaan Neto Rp 172,93 miliar.

“Fraksi memahami tekanan penurunan Transfer ke Daerah, namun ditegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Sejumlah Proyek Diprediksi Mengalami Keterlambatan, DPRD Tidore Rencana Panggil Dinas Terkait dan Pihak Ketiga

Meskipun mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun target pendapatan di tengah penurunan TKD, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan satu hal penting yakni kemandirian fiskal.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak Pemerintah Kota Tidore untuk segera melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini harus ditempuh melalui pemetaan potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah secara maksimal.

"Fraksi juga mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah menyusun target pendapatan di tengah turunnya TKD, namun menekankan pentingnya kemandirian fiskal, yang dapat ditempuh melalui optimalisasi PAD berbasis pemetaan potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah,” harapnya.