MALUTNETWORK.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Fraksi Demokrat Karya Indonesia (F-DKI) irit bicara soal rencana Wali Kota Muhammad Sinen mengevaluasi tunjangan DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Ketua F-PKB, Nurhayati Arifin, saat diwawancarai terkait rencana evaluasi tersebut enggan memberikan tanggapan.
Nurhayati bahkan mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasi rencana evaluasi tersebut ke Wakil Ketua II DPRD Tidore Kepulauan, Asma Ismail yang juga anggota F-PKB.
"Nanti dengan Ibu Asma saja," ujarnya sembari meninggalkan wartawan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore, Asma Ismail saat diwawancarai mengaku belum bisa memberikan tanggapan detail terkait rencana evaluasi tunjangan dari Wali Kota tersebut.
Sebab, kata Asma, F-PKB merupakan gabungan dari Partai PKB dan PKS, sehingga pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sebelum adanya rapat bersama dengan anggota fraksi lainnya
"Saya tidak bisa mewakili fraksi, karena fraksi PKB bukan fraksi utuh. Sehingga hal ini akan kita bicarakan secara internal, hasilnya seperti apa baru kita umumkan ke media," tegasnya saat dikonfirmasi di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 3 September 2025.
Terpisah, anggota F-PKB lainnya dari partai PKS, Faisal Mahmud, mengatakan, segala bentuk perubahan atau revisi tunjangan DPRD sangat bergantung pada regulasi.
Selain itu, lanjut Faisal, penentuan besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Intinya, semua kebijakan itu pada akhirnya kembali untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Selain F-PKB, fraksi DKI juga belum bersikap. Ketua F-DKI, Yusuf Bahta, saat diwawancarai menjelaskan bahwa F-DKI merupakan gabungan tiga partai politik, yakni partai Gerindra, Golkar dan Demokrat.
Untuk itu, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan detail perihal rencana evaluasi dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen itu.