MALUTNETWORK.COM - Setelah menggelar hearing bersama anggota DPRD, GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore melanjutkan pertemuan bersama Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, Selasa, 2 September 2025.
Pertemuan yang digelar di Kantor Wali Kota itu, GP Ansor dan Fatayat NU menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya mendesak Wali Kota Muhammad Sinen untuk segera mengevaluasi tunjangan DPRD yang dianggap tidak wajar.
Dihadapan anggota GP Ansor dan Fatayat NU, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengatakan akan mengundang keterwakilan dari DPRD untuk membahas terkait tuntutan tersebut.
"Besaran tunjangan DPRD ini sudah ditandatangani oleh Wali Kota Tidore sebelumnya (Capt. H. Ali Ibrahim), sehingga hal ini akan saya evaluasi. Sebab saya juga tidak mau bertanggungjawab terhadap besaran tunjangan DPRD yang dinilai tidak wajar," kata Muhammad Sinen.
Muhammad Sinen menegaskan, tuntutan GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Bahkan, mantan Wakil Wali Kota dua periode itu juga setuju untuk melakukan penurunan besaran tunjangan milik anggota DPRD tersebut.
"Kalau saya menilai secara pribadi, tunjangan DPRD ini juga terlalu besar. Tetapi karena SK-nya sudah ditandangani oleh Wali Kota sebelumnya, saya minta maaf. Namun saya akan bertanggungjawab dan siap untuk merevisi SK tersebut," terangnya.
Baca Juga: Pemkot Tidore Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, Beli 1 Beras SPHP Gratis Minyak Goreng dan Gula
Selain itu, Wali Kota juga mengapresiasi GP Ansor dan Fatayat NU yang tidak mengambil langkah menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi melainkan memilih menggelar pertemuan secara terbuka.
"Dengan hati yang luar biasa dan mau membicarakan hal ini secara kekeluargaan tanpa harus anarkis, patutnya diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya berharap agar masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, bisa mencotohkan sikap yang ditunjukan GP Ansor dan Fatayat NU," imbuhnya.
"Kehadiran GP Ansor dan Fatayat ini bukan untuk kepentingan mereka, tapi mereka telah berpikir untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih baik, hal ini harus direspon secara positif oleh pemerintah," ungkapnya.
Baca Juga: Pemkot Tidore Siapkan Puskesmas Galala dan Tomalou Naik Status jadi BLUD
Muhammad Sinen mengaku, hak untuk menyampaikan pendapat adalah sesuatu yang wajar karena telah diatur dalam undang-undang.
Selain itu, Wali Kota juga mengapresiasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang tidak mudah terpancing dengan gejolak yang terjadi di daerah lain beberapa hari terakhir.
"Masyarakat Kota Tidore sangat luar biasa, gejolak hampir terjadi di Nusantara, tetapi di Kota Tidore masih aman-aman saja, kehadiran GP Ansor dan Fatayat NU ini, mewakili masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan dinamika hari ini," jelasnya.
Artikel Terkait
Bertentangan dengan Konstitusi, DPR Kaji Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
DPRD Kota Tidore Kepulauan Gelar PAW, Idham Sabtu Resmi Gantikan Almarhum Husen Muhammad
Empat Fraksi DPRD Tidore Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029
Jaga Kualitas Pemilu, Bawaslu Tidore Gelar Penguatan Kelembagaan, Jaring Masukan Berbagi Pihak
Reses di Kecamatan Oba, Ardiansyah Fauji Tampung Aspirasi Warga Soal Infrastruktur dan Pemberdayaan
Janji Perjuangkan Insentif Imam Masjid, Sarmin Mustari Juga Relakan Sebagian Gajinya untuk Ketua RT dan RW