"Inilah kebesaran jiwa seorang Wali Kota, yang mau mengundang DPRD untuk membicarakan masalah ini. Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota, dan saya siap untuk hadir memenuhi undangan tersebut," imbuhnya.
Selain Ade Kama, hal senada juga disampaikan ketua F-PDI Perjuangan, Hamga Basinu.
Baca Juga: Bunda PAUD Tekankan Peran Deep Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Tidore
"Jika memang tunjangan DPRD harus dikurangi untuk kepentingan rakyat, kami secara fraksi sangat mendukung hal itu," tegasnya.
Hamga juga menegaskan, F-PDI Perjuangan tetap mendukung kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mengevaluasi atau merevisi besaran nilai tunjangan anggota DPRD. Apalagi, kebijakan untuk melakukan evaluasi ini demi efisiensi serta kepentingan rakyat.
“Fraksi PDIP mendukung penuh kebijakan itu. Jadi, yang menyangkut dengan kepentingan wong cilik dan kesejahteraan rakyat, sudah menjadi garda terdepan fraksi untuk membela mereka,” pungkasnya.
Baca Juga: Reses di Kecamatan Oba, Ardiansyah Fauji Tampung Aspirasi Warga Soal Infrastruktur dan Pemberdayaan
Sekedar diketahui, evaluasi tunjangan DPRD yang disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen itu saat menanggapi tuntutan GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore Kepulauan pada hearing terbuka di Kantor Wali Kota, Selasa, 2 September 2025.***
Artikel Terkait
Prevalensi Turun Signifikan, Dinkes Tidore Tetap Gencar Kampanyekan Gerakan Cegah Stunting
Kota Tidore Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Maluku Utara
Pemkot Tidore Siapkan Puskesmas Galala dan Tomalou Naik Status jadi BLUD
Pemkot Tidore Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, Beli 1 Beras SPHP Gratis Minyak Goreng dan Gula
Hearing, GP Ansor dan Fatayat NU Desak Tunjangan Fantastis DPRD Tidore Dihapus, Ketua DPRD Tanggapi Datar
Desakan GP Ansor dan Fatayat NU, Wali Kota Muhammad Sinen Janji Evaluasi Besaran Tunjangan DPRD Tidore