Janji Perjuangkan Insentif Imam Masjid, Sarmin Mustari Juga Relakan Sebagian Gajinya untuk Ketua RT dan RW

Baca Juga: DPRD Kota Tidore Kepulauan Gelar PAW, Idham Sabtu Resmi Gantikan Almarhum Husen Muhammad

"Termasuk dengan ketua LPM. Di Dokiri ini kan ada tujuh RT dan dua RW. Jadi totalnya ada 10 orang termasuk ketua LPM. Kalau setiap bulan saya buka Rp1 juta dari gaji saya untuk ditambahkan ke gaji ketua RT dan RW, maka gaji mereka yang sebelumnya setiap bulan Rp150 ribu per orang naik menjadi Rp250 ribu per orang perbulan," katanya.

"Jadi kalau diambil setiap tiga bulan sekali, maka gaji mereka yang sebelumnya setiap tiga bulan Rp450 ribu per orang, naik menjadi Rp750 ribu per orang. Karena insentif diambil setiap tiga bulan, maka kurang lebih Rp3 juta dari gaji saya akan diserahkan ke bendahara kelurahan baru disalurkan ke mereka," ungkapnya.

Sarmin berharap dengan penambahan sebagian gajinya untuk ketua RT dan RW ini setidaknya dapat memacu semangat kerja-kerja ketua RT dan RW di kelurahan setempat.

Baca Juga: Sekretariat DPRD Tidore Hadirkan Pelayanan Publik Lewat Inovasi 'OPS! dan Pengaduan_DPRD

"Jadi penambahan gaji ini dimulai Agustus tahun ini hingga masa periode saya sebagai anggota DPRD selesai. Saya berharap dengan penambahan gaji ini, dapat memacu semangat ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas dan kerjanya di kelurahan," tegasnya.

Selain itu, Sarmin menambahkan pada pelaksanaan reses itu juga adanya usulan yang disampaikan para imam dan sara adalah terkait penyediaan lahan parkir di masjid Quba di kelurahan Dokiri.

Pasalnya, di masjid tersebut sampai saat ini belum ada lahan parkir yang memadai. Hal ini membuat masyarakat yang hendak melaksanakan shalat Jum'at di masjid itu kesulitan memarkir kendaraannya.

Baca Juga: Kasus HIV Meningkat di 2025, DPRD Tidore Desak Dinkes Perkuat Edukasi dan Skrining Kesehatan Pekerja dari IWIP

"Pertemuan dengan para imam dan sara tadi, mereka berharap agar adanya lahan parkir di masjid Quba. Karena masjid itu setiap shalat Jumat dipusatkan disitu. Karena tidak adanya lahan parkir, masyarakat sangat kesulitan ketika memarkir kendaraannya," pungkas ketua Bapemperda itu.***