Sekretariat DPRD Tidore Hadirkan Pelayanan Publik Lewat Inovasi 'OPS! dan Pengaduan_DPRD

MALUTNETWORK.COM - Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan terus mendorong peningkatan pelayanan dan kinerja lembaga melalui terobosan inovatif. 

Untuk meningkatkan pelayanan, sekretariat DPRD kini hadirkan dua inovasi terbaru diantaranya OPS! singkatan dari Optimalisasi Pengelolaan Pokir DPRD Bersinergi dan Pengaduan_DPRD.

Dua inovasi daerah ini dirancang bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat peran DPRD dalam pembangunan daerah.

Baca Juga: Inovasi SIAP PIMPINAN Dapat Optimalkan Layanan Cepat Informasi Agenda Kepala Daerah

Untuk inovasi OPS! merupakan inovasi yang memadukan aspirasi dari anggota DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran (Pokir) dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Melalui pendekatan ini, setiap usulan dari masyarakat yang diterima DPRD akan disesuaikan dengan prioritas yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD. Dengan begitu, perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, 'Pengaduan_DPRD' menjadi platform digital yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, kritik, maupun aspirasi secara langsung dan real-time melalui website www.pengaduandprd.com. 

Baca Juga: Hadiri Launching UHC Prioritas Maluku Utara, Wali Kota Tekankan Pelayanan Kesehatan di Tidore

Kehadiran layanan ini memperkuat transparansi dan memperpendek jarak antara masyarakat dengan para wakil rakyat.

Sekretariat DPRD menjelaskan bahwa kedua inovasi tersebut muncul sebagai respons atas kebutuhan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang lebih adaptif. 

“DPRD harus hadir sebagai mitra masyarakat yang terbuka dan akuntabel. Melalui 'OPS!' dan 'Pengaduan_DPRD', kami ingin menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola legislatif,” ujar perwakilan sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Baca Juga: Kota Tidore Siap Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Harganas ke-32 Tingkat Provinsi Maluku Utara

Kedua inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi, khususnya dalam mendorong efisiensi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD. 

Harapannya, Kota Tidore Kepulauan akan menjadi contoh baik dalam penerapan inovasi legislatif berbasis digital dan sinergis.***