MALUTNETWORK.COM - Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji menggelar reses masa persidangan III tahun 2025 di Pulau Oba.
Reses yang digelar anggota DPRD fraksi PDI-Perjuangan itu terhitung sejak Rabu, 27 Agustus hingga 31 Agustus 2025.
Pada hari pertama, ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan itu menggelar reses di Kelurahan Payahe dan Desa Sigela Yef, Kecamatan Oba.
Baca Juga: Jaga Kualitas Pemilu, Bawaslu Tidore Gelar Penguatan Kelembagaan, Jaring Masukan Berbagi Pihak
Ardiansyah Fauji mengatakan, dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi khususnya terkait masalah infrastruktur hingga pemberdayaan.
Untuk infrastruktur, kata Ardiansyah masyarakat berharap adanya pembangunan jalan kelurahan dan desa, saluran air hingga pembangunan talud penahan ombak untuk warga yang tinggal di pesisir pantai.
"Sementara program pemberdayaan itu meliputi pembuatan minyak kelapa. Selain itu juga, ada berapa aspirasi dari kelompok tani dan peternakan," kata Ardiansyah saat diwawancarai, Kamis, 28 Agustus 2025.
Baca Juga: Empat Fraksi DPRD Tidore Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029
Lanjut Ardiansyah, untuk kelompok tani, mereka meminta penyediaan bibit pala, cengkeh, cokelat, pupuk hingga tanaman bulanan seperti tomat dan bawang.
"Sedangkan untuk peternakan, masyarakat berharap adanya bantuan untuk bibit kambing, ayam petelur dan ayam potong," tambahnya.
Menurutnya, kelurahan dan desa di Kecamatan Oba saat ini merupakan daerah penyangga yang cukup strategis untuk menopang konsumsi sayur dan daging puluhan ribu karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah (Halteng).
Baca Juga: DPRD Kota Tidore Kepulauan Gelar PAW, Idham Sabtu Resmi Gantikan Almarhum Husen Muhammad
"Sehingga program pemberdayaan ini penting untuk didorong guna perbaikan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Untuk itu, Ardiansyah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
Pihaknya juga menekankan bahwa masukan masyarakat tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan reses, melainkan harus menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah.