Temui Kementerian PPA, Komisi I DPRD Tidore Dorong Peningkatan Anggaran di Daerah

MALUTNETWORK.COM - Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) setempat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Rabu, 21 Mei 2025.

Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membahas peningkatan status kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Madya.

Selain itu, DPRD juga meminta Kementerian PPA RI bisa lebih memperhatikan infrastruktur/kantor UPTD PPA Tidore Kepulauan, serta penyediaan anggaran pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga: Berkunjung ke Kemenpora, Komisi III DPRD Harap Tidore jadi Tuan Rumah Pra-POPNAS 2025

Anggota Komisi I Sarmin Mustari usai pertemuan memaparkan, Kota Tidore Kepulauan telah mendapat penghargaan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di tahun 2022-2023 dengan Kategori Pratama.

“Sedangkan pada tahun 2024 sementara dalam proses evaluasi dan berharap dapat naik kategori ke Madya, walaupun masih minim sarana pendukung yang terstandarisasi dan SDM, yang mayoritas belum mengikuti Pelatihan Khusus KHA (Konvensi Hak Anak) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” paparnya.

Baca Juga: Kunjungi Kemenkop, Komisi II DPRD Tidore Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih

Ia juga menjelaskan, jumlah lembaga pendidikan PAUD/TK/SD/RA/SLTP/MTS/SLTA/MA di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 317 sekolah dengan kategori Sekolah Ramah Anak (SRA) sebanyak 281, dan belum SRA 35 sekolah serta baru 1 sekolah yang berstandararisasi Sekolah Ramah Anak yaitu MA Negeri 1 Tidore.

Ada beberapa capaian yang diraih oleh Kota Tidore Kepulauan dalam keberpihakan kepada anak, di antaranya, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023 terbaik kedua se-Provinsi Maluku Utara dengan nilai 63,33 serta Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2023 terbaik se-Maluku Utara dengan nilai 59,30.

Baca Juga: Kabar Baik! 986 Honorer Tidore Yang Lulus PPPK Tahap I Segera Terima SK Agustus Tahun Ini

Di sisi lain, Komisi I juga meminta Kementerian PPA bisa menaikkan alokasi anggaran di daerah. Sebab, penganggaran dari DAK non fisik yang diterima saat ini masih terbilang minim.

Lihat saja, di tahun anggaran 2024 dan 2025, Kementerian PPA RI hanya mengalokasikan anggaran senilai Rp 505.690.000. Sementara dengan jumlah tersebut, daerah atau dinas terkait harus menggunakan untuk beberapa item kegiatan seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga penguatan data dan kapasitas kelembagaan.

“Anggaran ini sangatlah minim untuk penanganan pelayanan, pendampingan korban kekerasan dan pencegahan, serta kelembagaan di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Hal yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk dinaikan alokasi anggaran,” tegasnya.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, DPRD Tidore Desak Wali Kota Lakukan Perampingan OPD

Sementara itu, dari pihak Kementrian PPA RI, merespons positif permohonan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti tahun yang akan datang.***