Bahas LKPJ 2024 Bersama Mitra Kerja, Ini Sorotan Komisi II DPRD Tidore

MALUTNETWORK.COM - DPRD Kota Tidore Kepulauan melalui Komisi II menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 bersama mitra kerja. 

Pembahasan ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan selama setahun terakhir.

Evaluasi ini juga menjadi pijakan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman dalam merancang kebijakan ke depan.

Baca Juga: 3 Tersangka Puskesmas Galala Setor Rp79 Juta Kerugian Negara, Kajari: Aset Bisa Disita Jika Tidak Dikembalikan

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan menghadirkan mitra kerja diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, dan Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda).

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad saat dikonfirmasi mengatakan, salah satu perhatian utama dalam pembahasan LKPJ antara Komisi II dengan mitra kerjanya adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, ada beberapa catatan terkait dengan PAD tersebut nantinya akan direkomendasikan ke pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan perbaikan. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi pencapaian PAD sektor pajak yang melampaui target.

Baca Juga: TRC BPBD Tidore Gerak Cepat Atasi Selokan yang Tertumpuk Material

"Kami dari Komisi II memberikan apresiasi kepada setiap OPD penghasil pajak, karena mereka telah melebihi target," ungkap Ketua Komisi II, Abdurrahman Arsyad, baru-baru ini.

Mantan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan ini mengaku, hasil dari pertemuan tersebut, nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada tim penyusun LKPJ untuk dilakukan perbaikan. 

Pasalnya, ada beberapa item yang harus dilakukan evaluasi, seperti alur pelayanan pungutan pajak kepada Masyarakat maupun realisasi PAD yang berkaitan dengan jenis-jenis pajak. 

Baca Juga: Matangkan Program 100 Hari Kerja, Tim Bantuan Sembako Wajib Waspada Soal Data Penerima Bantuan

"Kami berharap dalam penyajian laporan harus disesuaikan, mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban. Sehingga apabila ada kendala atau hambatan itu sudah bisa dilakukan evaluasi," tandasnya.***