Antam Kembali Menang Sengketa Lahan Mandiodo di PN Unaaha

MALUTNETWORK.COM - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam kembali memenangi sengketa lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, melawan Basir bin Majin.

Kemenangan ini diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Unh tertanggal 28 November 2025 dan dibacakan dalam sidang terbuka pada 4 Desember 2025.

Majelis hakim yang diketuai Elly Sartika Achmad, dengan anggota Muh. Iqbal Roamdhoni dan Hasriani Hamid, menyatakan menolak seluruh gugatan Basir terhadap Antam. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 22,7 juta.

Baca Juga: Tingkatkan Praktik ESG, ANTAM Raih Gold Rank pada ASRRAT 2025

Gugatan Dinilai Tidak Beralasan

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan: “Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu, gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.”

Majelis mempertimbangkan bahwa klaim kepemilikan tanah oleh penggugat didasarkan pada alas hak yang tidak memadai. Dua saksi fakta penggugat, Hersanto dan Lahaming, mengakui bahwa transaksi jual beli pada 2018 hanya menggunakan kuitansi bawah tangan tanpa peta ukur serta tanpa verifikasi batas oleh pejabat berwenang. Hal tersebut dianggap tidak memberi kepastian mengenai lokasi dan batas objek.

Sebaliknya, Antam mengajukan Peta Pembebasan Lahan Tahun 2010 yang dinilai terukur secara teknis dan dapat diverifikasi.

Baca Juga: Komitmen ESG ANTAM Peringati Hari Sungai Sedunia melalui Program Kolaborasi Urban Farming dan Giat Bersih

Dasar Administratif Penggugat Lemah

Dari sisi administrasi desa, Majelis juga menilai klaim penggugat lemah. Alias Manang, Kepala Desa Mandiodo yang menjadi saksi penggugat, menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Basir maupun Lahaming tidak tercatat dalam Buku Tanah Desa (Letter C).

Sementara itu, saksi tergugat Abu Bakir, Camat Molawe periode 2010–2012, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan Antam pada 2010 telah dilakukan secara prosedural, tercatat, dan diketahui pemerintah setempat.

Bukti Spasial Antam Dianggap Sah dan Akurat

Majelis menilai bukti spasial dan administratif tergugat saling bersesuaian. Bukti berupa Peta Penguasaan Fisik 2010 (T-9), Surat Pengalihan Penguasaan (SPH), serta dokumen pembayaran ganti rugi yang didukung kesaksian saksi tergugat dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian.

Baca Juga: Pendapatan ANTAM Semester I Tahun 2025 Melesat, Pertumbuhan Ditopang Nikel dan Logam Mulia