Sekda Tidore: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045 Dimulai dari KTP yang Tersinkronisasi

MALUTNETWORK.COM - Pemerintah pusat dan daerah kini serius menggarap sebuah terobosan fundamental dalam administrasi kependudukan. 

KTP tidak lagi hanya sekadar penunjuk identitas, tetapi didorong menjadi kartu sakti yang mempermudah masyarakat dalam mengakses hak-hak dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti zoom meeting forum nasional rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Baca Juga: Wawali Tidore: PGRI Bukan Rumah Biasa, Tapi Benteng Perjuangan Kesejahteraan Guru

"Dengan menciptakan sinkronisasi program antar pusat dan daerah, administrasi kependudukan seperti KTP dapat menjadi lebih efektif dan efisien," ujar Sekda.

"Jadi KTP tidak sekedar menunjukan identitas seseorang tapi bisa digunakan untuk keperluan yg lain yakni dapat memperoleh hak-hak dalam bidang pendidikan.kesehatan dan sosial ekonomi dalam mewujudkan indonesia emas 2045," tambah Ismail.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan itu menegaskan, visi besar Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif, menghasilkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai amanat UUD 1945.

Baca Juga: Strategi TPID Tidore Ampuh! GPM 21 Titik Sukses Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga Beras

"Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke hak-hak tersebut dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Senada dengan Sekda Tidore, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, yang membuka forum, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

Dalam arahannya, Budi Setiyono menegaskan bahwa pembangunan kependudukan harus menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah.

Baca Juga: RESMI DIBUKA! Indomaret Loleo Akhiri Masa Skorsing Setelah Tuntaskan Semua Izin ke Pemkot Tidore

"Penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa," tegas Budi.

Zoom meeting strategis ini dihadiri oleh jajaran penting di lingkungan Pemkot Tidore, termasuk Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Kepala Baperida, Kadis PP dan KB, hingga Kepala Dinas Dukcapil. 

Baca Juga: Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Tidore Gandeng Kwarcab Pramuka jadi Pengawas Partisipatif