MALUTNETWORK.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan kembali mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat pengawasan pemilu.
Rencana, Bawaslu menggandeng Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan melalui pendatangan Nota Kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat.
Sinergi ini bertujuan untuk merekrut dan melatih generasi muda sebagai pengawas partisipatif.
Baca Juga: Sasar 7 Desa, TMMD ke-126 Targetkan Pemerataan Pembangunan di Oba Selatan
Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Supriyanto Ade, yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas, mengatakan bahwa Pramuka adalah mitra yang ideal.
“Pramuka memiliki karakter yang kuat dalam hal kedisiplinan dan kepedulian sosial. Nilai-nilai itu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan berkeadilan,” ujar Supriyanto, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, pengawasan partisipatif adalah kunci. Dengan melibatkan Pramuka, Bawaslu berharap dapat menularkan semangat pengabdian dan integritas kepada seluruh proses pemilu.
Baca Juga: Toreh Prestasi Nasional! RSD Tidore Bawa Pulang Seva Paramahita Award dari BPJS Kesehatan
Kerja sama ini tidak hanya sebatas seremonial. Rencananya, program kerja akan difokuskan pada pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif.
Di tempat terpisah, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Abd. Salam, menyambut hangat inisiatif ini. Ia menyatakan kesiapan Pramuka untuk berkontribusi.
“Kami siap berkolaborasi dengan Bawaslu. Ini adalah kesempatan bagi anggota Pramuka untuk tidak hanya menjadi pelajar yang tangguh, tapi juga warga negara yang sadar akan pentingnya menjaga integritas demokrasi,” ungkap Ahmad.
Penandatanganan MoU ini dijadwalkan akan segera dilakukan di Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
Diharapkan, sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan Kwarcab Pramuka ini akan menjadi model positif dalam melahirkan pengawas partisipatif yang militan dan berintegritas di seluruh Kota Tidore Kepulauan.***
Artikel Terkait
Tolak Korupsi Daerah Jadi Alasan Potong TKD, Ishak Naser: Pusat Punya Masalah yang Lebih Besar
Pesan Keras Kepala Bapperida: Tinggalkan Ketergantungan TKD, Saatnya OPD Bergerak ke Jakarta
TKD Dipangkas, Wawali Tidore Sebut Sudah Saatnya Birokrasi Uji Kreativitas
Pengurangan TKD, Rekomendasi Dialog Kwatak Bacarita Jadi Kompas Pemkot Tidore Hadapi Krisis Anggaran
Maluku Utara Cetak Sejarah! Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Timur yang Capai 100 Persen Posbankum Desa
Gas ke Jailolo! TP PKK Tidore Kepulauan Siap 'Gempur' HKG ke-53 di Halbar