MALUTNETWORK.COM - Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menggelar rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD, Senin, 7 Juli 2025.
Rapat yang digelar di ruang rapat Wali Kota itu membahas terkait program strategis nasional yang harus dijalankan dan tertuang di dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan rapat yang digelar ini untuk menindaklanjuti surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
“Apapun yang terjadi, program nasional ini harus dijalankan, siapkan dokumen administrasi perencanaan dan harus tergambar disana. Mohon menjadi perhatian, misalnya penyediaan dapur makanan bergizi,” kata Ahmad Laiman dihadapan pimpinan OPD.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar daerah segera menyiapkan titik untuk dapur makanan bergizi.
"Dan bahkan progresnya sudah harus dilaporkan, hal itu dipersiapkan sebagai wujud adanya dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat," tegasnya.
“Selain makanan bergizi, program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan 3 juta rumah, pengentasan kemiskinan ekstrem dan beberapa program lainnya yang menyentuh bidang kesehatan dan pendidikan juga harus dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, kepala Bapperida Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif mengatakan, surat edaran yang dilayangkan itu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kinerja kepala dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan strategis nasional tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Surat edaran ini mengisyaratkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” kata mantan Kadis Perindakop Kota Tidore Kepulauan itu.
Saiful menambahkan, surat edaran ini baru lahir tanggal 19 Juni kemarin. Dalam surat edaran itu menyebutkan beberapa program strategis nasional yang perlu menjadi perhatian daerah dalam penyusunan RKPD.
“Program nasional tersebut diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang isinya pengentasan kemiskinan dan penghapusan miskin ekstrim," ujarnya.
Baca Juga: TUSAH, Inovasi Baru Bagian Umum Setda Tidore Untuk Membantu Standarisasi Satuan Harga
Artikel Terkait
Pemkot Tidore Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap II, dari 709 Peserta Hanya 232 Honorer Dinyatakan Lulus
Tahun Ini, Pemkot Tidore Siapkan Anggaran Rp720 Juta Untuk Perbaiki Rumah Warga Tak Layak Huni
Rencana Penerapan Merit Sistem, Wawali Tidore: Agar Mutasi Pegawai Tidak Mematikan Karir Seseorang
Pemkot Tidore Ikut Rakor Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dari BNPB
Tradisi Pawai Obor di Tidore Sambut Tahun Baru Islam, Sekda Tidore: Simbol Cahaya Penerang dalam Kegelapan
Ratusan Warga Tomalou Antusias Ikut Jalan Sehat, Camat Tidore Selatan Apresiasi PPD: Kegiatan Ini Luar Biasa
Oktober, 1.218 PPPK Kota Tidore Segera Terima SK Pengangkatan, Pemkot Rencana Kaji Ulang Pemberian TPP