Tahun Ini, Pemkot Tidore Siapkan Anggaran Rp720 Juta Untuk Perbaiki Rumah Warga Tak Layak Huni

MALUTNETWORK.COM - Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tidore Kepulauan, pada tahun 2025 ini telah menganggarkan Rp720 juta untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program RTLH ini salah satu dari program prioritas Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman untuk memenuhi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat rendah.

Plt Kepala Disperkimtan Kota Tidore Kepulauan, Budi T Mustafa mengatakan anggaran program RTLH tersebut mencakup dua bentuk bantuan, yaitu peningkatan kualitas atau rehabilitasi serta pembangunan rumah baru.

Baca Juga: Pemkot Tidore Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap II, dari 709 Peserta Hanya 232 Honorer Dinyatakan Lulus

Budi menjelaskan bahwa sebanyak 8 unit rumah yang akan direhabilitasi dan dibangun baru pada tahun 2025 ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp720 juta itu.

Untuk 8 unit rumah itu, kata Budi sebanyak 7 unit rumah akan dilakukan pembangunan baru serta satu unit rumah untuk rehabilitasi.

Delapan unit rumah yang akan direhabilitasi dan dibangun baru itu, lanjut Budi terbagi di beberapa kelurahan diantaranya kelurahan Mareku sebanyak 2 unit rumah, kelurahan Bobo 2 unit, kelurahan Sofifi 1 unit, kelurahan Dowora 1 unit, kelurahan Goto 1 unit serta kelurahan Ome 1 unit.

Baca Juga: Ngeri!!! Indonesia Peringkat ke-14 Penderita HIV Tertinggi di Dunia, Tahun 2025 Ditemukan 564 Ribu Kasus Baru

"Untuk satu unit yang direhabilitasi di kelurahan Ome, rumah itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Bantuan sebesar Rp20 juta itu terbagi untuk ongkos tukang sebesar Rp2,5 juta, sementara sisanya Rp17,5 juta untuk bahan," kata Budi di ruang kerja, Selasa, 1 Juli 2025.

Sementara untuk 7 unit rumah yang akan dilakukan pembangunan baru, menurut Budi akan mendapatkan bantuan secara variasi.

“Kalau untuk 7 unit rumah yang dibangun baru ini bantuan per unit sebesar Rp100 juta, tapi dibangun baru ini nilainya bisa saja variasi, tergantung rumahnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Kemenkes Targetkan 53 Juta Siswa Bakal Diskrining Kesehatan

Menurut Budi, program RTLH pada tahun sebelumnya bersumber dari APBD dan APBN. Namun, pada tahun 2025 ini murni dari APBD.

Hal itu disebabkan belum adanya kejelasan terkait anggaran dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Untuk program BSPS yang bersumber dari anggaran pusat itu, tahun ini memang ada. Rencananya di bulan Agustus. Namun sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan berapa jumlah atau berapa unit rumah yang direhabilitasi melalui anggaran itu," terangnya.