Selain Tunjangan DPRD Tidore, Wali Kota Muhammad Sinen Juga Rasionalisasi Tunjangan Pejabat

MALUTNETWORK.COM - Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen berjanji akan segera mengundang anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk membicarakan evaluasi tunjangan DPRD.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengundang keterwakilan dari DPRD untuk membicarakan mengenai tuntutan GP Ansor dan Fatayat NU, terutama soal pengurangan tunjangan di DPRD," tegas Muhammad Sinen, usai menggelar hearing terbuka bersama GP Ansor dan Fatayat NU Tidore baru-baru ini.

Selain tunjangan DPRD, Muhammad Sinen juga berjanji akan merasionalisasi belanja pegawai. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah rasionalisasi tunjangan pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Baca Juga: Desakan GP Ansor dan Fatayat NU, Wali Kota Muhammad Sinen Janji Evaluasi Besaran Tunjangan DPRD Tidore

Untuk itu, Muhammad Sinen berharap agar DPRD Kota Tidore Kepulauan juga menilai batasan kewajaran tunjangan yang pantas diterima oleh pejabat.

"Terutama tunjangan milik Wali Kota dan Wakil Wali Kota. DPRD juga harus menilai kepada Pemerintah Kota atas besaran tunjangan yang tidak wajar untuk di wajarkan, sehingga dampak dari efisensi ini, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," harapnya.

Mantan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dua periode itu mengatakan tujuan dari rasionalisasi belanja pegawai ini agar ikhtiar tidak melampaui ambang batas yang diatur dalam regulasi.

Baca Juga: Hearing, GP Ansor dan Fatayat NU Desak Tunjangan Fantastis DPRD Tidore Dihapus, Ketua DPRD Tanggapi Datar

Apalagi, baru-baru ini, adanya pengangkatan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Muhammad Sinen menegaskan, pengendalian belanja pegawai sangat penting agar tidak mengganggu kinerja program pembangunan strategis daerah.

"Besar dan kecil nilai tunjangan, bukan menjadi ukuran soal kepuasan. Melainkan ketulusan dan keikhlasan dari pejabat untuk membangun daerah, dan mensejahterakan masyarakatnya," tegasnya.

Baca Juga: 2 Fraksi Irit Bicara Soal Evaluasi Tunjangan DPRD, PDI-P dan ADEM Pilih Dukung Rencana Wali Kota Tidore

Muhammad Sinen juga menambahkan akan siap mengevaluasi tunjangan yang diterimanya sebagai Wali Kota jika dinilai tidak wajar.

"Soal tunjangan ini tidak boleh ikut kemauan kita, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, jadi kita sudah harus memulai dengan melakukan efisiensi dari diri sendiri," ungkapnya.

Sikap yang ditunjukan Wali Kota Tidore Kepulauan ini, mendapat apresiasi dari GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore Kepulauan.