MALUTNETWORK.COM - Tanpa menunggu waktu lama, Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman langsung berkantor perdana dan membahas program 100 hari kerja bersama pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Dalam rapat tersebut, keduanya menegaskan kepada seluruh OPD harus segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan, rapat ini untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program 100 hari kerja, yang meliputi pemberlakuan 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja, program tidore satu data, pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis dan restrukturisasi organisasi.
Baca Juga: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Wali Kota Tidore Ingatkan Kepala OPD Soal MCP KPK 2025
“Jadi pemberlakuan 4 hari kerja ini, BKPSDM dan Bagian Organisasi siapkan kajian mengenai 5 hari kerja di kantor menjadi 4 hari kerja, dan 1 hari kerjanya dari mana saja, yang terpenting selalu koordinasi dan bisa diselesaikan pekerjaannya tanpa ada masalah. Pemberlakuan 4 hari kerja ini juga diupayakan untuk mendukung Tidore Kota santri,” tegas Muhammad Sinen dihadapan pimpinan OPD di ruang rapat Wali Kota, Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut juga, Muhammad Sinen menginstruksikan dinas terkait seperti Dishub, Perindagkop, Satpol PP, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kesra agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta Organisasi keagamaan, organda, pengelola speedboat, hingga kapal kayu untuk siapkan skenario pembatasan aktivitas di hari Jumat.
“Jadi Presiden Prabowo melatih kita semua untuk bisa bekerja cepat, tepat dan terukur, maka segera koordinasikan dan laporkan hasilnya di senin pekan depan, gambaran pembatasan aktivitas di hari Jumat itu, aktivitas berlangsung mulai pukul 6 pagi dan berhenti sementara di pukul 10 pagi, nanti dilanjutkan lagi setelah selesai Shalat Jumat yaitu pukul 2 siang,” tegasnya.
Baca Juga: Pimpin Apel Perdana, Wali Kota Tidore Janji Terapkan Pola Disiplin
Lebih lanjut, Muhammad Sinen juga memerintahkan kepada OPD terkait untuk menyiapkan skema program Tidore satu data, kemudian berkoordinasi terkait pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis, dan restrukturisasi organisasi.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tidore juga mendesak kepada masing-masing Staf Ahli dan Asisten Sekda untuk bertanggung jawab mengawal para OPD dalam koordinasi program tersebut.
Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman. Ahmad Laiman berharap terkait dengan program seratus hari kerja bukan saja sekedar formalitas, tetapi juga harus bisa ditunjukkan bahwa itu menjadi sebuah miniatur program terhadap lima tahun kepemimpinan.
Baca Juga: Antusias Warga Kota Tidore Sambut Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
"Atau paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa dilihat oleh publik bagaimana arah perjalanan lima tahun kedepan," tegasnya.
“Karena di era sekarang dengan pertumbuhan informasi yang begitu cepat, bahkan suasana kehidupan sosial masyarakat yang juga mengalami lompatan begitu signifikan, maka penting sekali setiap pemimpin atau Kepala Daerah untuk memberikan sebuah arah yang ada kepastian kepada masyarakat dan daerahnya,” terangnya.
Bahkan pada retreat kemarin, Ahmad Laiman menambahkan, beberapa pemikiran atau program yang direncanakan oleh Wali Kota Tidore tak disangka-sangka ternyata sama persis dengan yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Artikel Terkait
Sidak di Pasar Gosalaha, TPID Tidore Pastikan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Stabil Selama Ramadhan
Dinas PMD Tidore Resmi Adukan Wartawan KPK Sigap, Berharap Dewan Pers Beri Sanksi Tegas
Jam Kerja Berkurang, ASN dan PPPK di Tidore Dilarang Malas-malasan Selama Ramadhan
Sekda Ingatkan Disiplin ke ASN, PPPK dan Non ASN, Ismail: Disiplin Harga Mati
Antusias Warga Kota Tidore Sambut Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pimpin Apel Perdana, Wali Kota Tidore Janji Terapkan Pola Disiplin
Wujudkan Pemerintahan Bersih, Wali Kota Tidore Ingatkan Kepala OPD Soal MCP KPK 2025