Wujudkan Pemerintahan Bersih, Wali Kota Tidore Ingatkan Kepala OPD Soal MCP KPK 2025

MALUTNETWORK.COM - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk tetap mendukung program dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat mengikuti peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, secara virtual zoom Meeting di ruang rapat Wali Kota, Rabu, 5 Maret 2025.

Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota dan para pimpinan OPD pengampu MCP di Kota Tidore Kepulauan.

Baca Juga: Pimpin Apel Perdana, Wali Kota Tidore Janji Terapkan Pola Disiplin

Muhammad Sinen mengatakan, MCP ini merupakan salah satu program KPK yang harus direspon cepat oleh Pemerintah Daerah se Indonesia termasuk Pemda Kota Tidore Kepulauan. Harapannya, agar kedepan Kota Tidore Kepulauan dapat mencegah terjadinya korupsi.

“Sebagai Wali Kota yang baru dilantik, sangat merespon baik program ini serta berterima kasih kepada BPK yang mempunyai inovasi yang luar biasa sehingga kedepan, para pimpinan OPD maupun pengelolaan keuangan daerah harus taat terhadap apa yang diprogramkan oleh KPK,” kata Muhammad Sinen.

Wali Kota juga berharap kepada seluruh pimpinan OPD agar terus berkoordinasi dengan jajaran KPK agar segala bentuk dokumen yang terkait dengan indikator MCP dapat dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Antusias Warga Kota Tidore Sambut Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

"Harapannya, sehingga untuk lima tahun kedepan Tidore masih tetap aman dari segi pemberantasan korupsi," tegasnya.

“Mari sama-sama kita melakukan kerjasama yang baik dengan KPK RI Perwakilan Maluku utara dalam pemberantasan korupsi di daerah ini sehingga Tidore bebas dari pencegahan korupsi," imbau Muhammad Sinen.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya mengatakan pencegahan yang paling efektif adalah penindakan.

Baca Juga: Sekda Ingatkan Disiplin ke ASN, PPPK dan Non ASN, Ismail: Disiplin Harga Mati

Menurutnya, pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

“Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” tegas Setyo.

Setyo juga menjelaskan pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar ke segala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.