MALUTNETWORK.COM - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan menggelar workshop 'Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Strategi Penanganan Piutang Daerah'.
Menariknya, workshop itu mendatangkan langsung Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr.Drs. Horas Maurits Panjaitan, sebagai narasumber utama, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo ditunjuk sebagai moderator. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Tidore, para Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan OPD, Sekretaris OPD, Para Kabag, Camat, Sekcam, dan Lurah se Kota Tidore.
Baca Juga: Gemilang! Kota Tidore Borong Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Maluku Utara Tahun 2025
Workshop yang dibuka oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, ini menjadi forum strategis yang tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi ASN, tetapi juga arena unjuk gigi daerah dalam menyikapi kebijakan fiskal pusat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri atas kesediaan berbagi ilmu dan pengalaman berharga dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Workshop ini.
“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan selamat datang di Kota Tidore, Negeri Para Sultan, kepada para narasumber yang terhormat dari Kementerian Dalam Negeri. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan bapak dan ibu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi kami,” ujarnya.
Baca Juga: Gas ke Jailolo! TP PKK Tidore Kepulauan Siap 'Gempur' HKG ke-53 di Halbar
Wawali Ahmad Laiman tidak menyembunyikan kekhawatiran daerah terhadap isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah hangat.
“Saya meminta Plt. Dirjen Bina Keuangan Kemendagri agar dapat mengkonfirmasi prosedurnya, karena dengan penghapusan tersebut, daerah merasa tidak akan stabil dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Ahmad Laiman.
Konfirmasi permintaan ini menggarisbawahi kegelisahan Pemkot Tidore yang khawatir pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik terganggu jika transfer anggaran dari pusat berkurang drastis.
Wawali juga menekankan bahwa optimalisasi aset dan penanganan daerah merupakan instrumen penting untuk menjaga kesehatan fiskal.
“Pengelolaan aset daerah yang optimal akan mencegah penyusutan nilai dan potensi kehilangan aset, sementara penanganan agregat daerah yang efektif merupakan kunci untuk mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya sembari berharap workshop ini menjadi titik balik.
“Saya berharap, melalui workshop ini, tidak ada lagi keraguan dalam penerapan aturan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dan setiap aset yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat maksimal dan terhindar dari risiko maladministrasi,” tambahnya.